Gagasan Kebun Sawit Di Wilayah Perbatasan

GAGASAN KEBUN SAWIT DI WILAYAH PERBATASAN,PADUKAN DENGAN KEBUN TRADISIONAL
Oleh : Harmen Batubara *)
Setelah progran sejuta hektar pertanian lahan gambut di Kalimantan tahun 90an gagal, semua Departemen dan tokoh yang tadinya begitu yakin, pada ahirnya kembali melakukan introspeksi; realistikkah program semacam itu bila dikaitkan dengan karakteristik lahan, dengan keserasian alam lingkungan dan dengan beban sosial yang diakibatkannya. Kenapa streotipe kepemimpinan seperti itu selalu saja tumbuh subur di khasanah budaya kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara ? Kenapa tidak dengan program-program yang realistik saja; semisal pemberdayaan kebun tradisional rakyat, tetapi seluas lima juta hektar yang membentang dari sabang sampai marauke. Padahal mencari pola peremajaan perkebunan tradisional masyarakat yang tepat itu, secara logika pasti tidak susah. Cukup siapkan para ahli perkebunan, perbankan dan konsultan pastilah ditemukan beberapa pola tentang cara peremajaan kebun tradisonal dan itulah yang di sosialisasikan, evaluasi dan maksimalkan?
Cobalah bayangkan, kalau setiap kebun karet, kopi, coklat, kelapa, cengkih dll yang menyebar di seluruh nusantara itu berhasil dengan panen yang melimpah; tentulah masyarakat kita akan jadi lain. Penulis masih ingat bagaimana streotip wilayah di perbatasan antara RI-Malaysia di sekitar Entikong, Seluas atau Balaikarangan pada tahun-tahun 80 an. Umumnya kalau diperkampungan warga kita disekitar batas, ciri khasnya adalah cat rumah-rumahnya yang buram, halamannya tidak terurus dengan semak-semak belukar ; sementara di perkampungan Malaysianya, pekarangannya yang serba bersih dengan tatanan kebun yang tertata rapi, mulai dari sahang /lada, coklat atau palawija; rumah-rumahnya cerah berbentuk panggung, dan biasanya pasti terdapat mobil atau motor yang parkir di halamannya. Ternyata kondisi itu sampai kini masih juga seperti itu, dan memang pendapatan perkapitanya satu berbanding 16; artinya kalau masyarakat kita masih berpenghasilan perkapita 760 US$ maka Malaysianya sudah 12.400 US$ pertahun.
… Pada tanggal 28 November 2006, atas nama Departemen penulis dipercaya sebagai salah satu nara sumber dalam diskusi pra seminar dan lokakarya nasional pengembangan perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan di Gedung Toyib Hadiwijaya Pakultas Pertanian, Bogor. Ide itu sendiri sesungguhnya patut didukung oleh siapapun, pertama karena gagasannya bagus dan konsepnya juga meyakinkan, apa lagi pada tahapan ini tahapannya baru pada pengumpulan urun rembug dan mencari pola yang tepat sehingga semua pihak dapat melihatnya dengan lebih jernih. Secara Departemen, konsep itu perlu didukung karena beberapa sebab; pertama karena pendekatannya demi kesejahteraan rakyat; kedua, upaya itu akan memperkaya upaya menjadikan wilayah perbatasan antar negara sebagai beranda depan bangsa; ketiga, program tersebut akan membuka lapangan kerja dan tentu masih lebih banyak alasan lainnya; tetapi dari segi pribadi, rencana itu masih perlu diperkaya, misalnya dengan menyertakan program perberdayaan perkebunan tradisional masyarakat di wilayah perbatasan.Perlu Keserasian Ketika program transmigrasi besar-besaran di tahun 70 an dengan gencar-gencarnya digalakkan, semua anak bangsa juga setuju dan mendukung; program itu sendiri mampu membuka lapangan pekerjaan dimana-mana. Pada masa itu boleh dikatakan hampir setiap dosen di perguruan tinggi yang terkait dengan program transmigrasi pasti mempunyai pekerjaan sampingan, baik sebagai konsultan maupun ”sub kontraktor” dan yang jelas, pasti lebih banyak memakai tenaga para mahasiswanya. Terlepas dari cara kita melihat keberhasilan program seperti itu dari kacamata kita masing-masing; namun satu hal yang sangat menonjol adalah adanya resistensi dari masyarakat lokal. Pada awalnya mereka setuju dan mau menerima para trans yang ditempatkan di sekitar perkampungan mereka; tetapi karena program trans itu sendiri, hanya melulu untuk anggota para transnya, maka lama-mala masyarakat merasa dianak tirikan. Kenapa kok mereka tidak dibantu sama sekali; sementara para transnya, dibuatkan rumah, dibuatkan kebun seluas dua hektar dan diberi makan selama setahun; semua serba gratis. Sejak itu, lokasi para trans pasti ditengah hutan dan terpencil; masyarakat lokal sudah memusuhi mereka.
Pada praseminar gagasan pembukaan perkebunan di wilayah perbatasan tersebut, ternyata ada beberapa masukan yang perlu dikemukakan untuk lebih dielaborasi; pertama, program gagasan pembukaan lahan perkebunan di wilayah perbatasan jangan hanya konsern dengan gagasan bisnis ”oriented” bagi para kalangan pengusahanya saja, tapi perlu dilakukan program simultan berupa peningkatan pemberdayaan perkebunan tradisional (karet, lada, coklat dll) masyarakat yang sudah ada di wilayah perbatasan ; kedua, hargai tanah-tanah adat dan ulayat masyarakat secara semestinya, masalah tanah adat sesungguhnya adalah asset masyarakat tradisional yang sampai saat ini belum bisa diberdayakan oleh hukum nasional kita.
Hernando De Soto penulis buku The mystery of the Capital: Why Cavitalism thriumphs in the west and fails everywere else; mengatakan kegagalan negara dunia ketiga adalah ketidak mampuan mereka memberdayakan dan menata asset-asset warganya, khususnya antara sektor formal dan informal, antara Mall dengan pasar tradisional beserta pedagang kaki limanya; antara tanah hak adat, ulayat dan persil SHM,HGU dlsb. Akibatnya, masyarakatnya tidak bisa memanfaatkan asset-asset mereka sebagai penyertaan modal, mereka tidak bisa mengagunkan asset-asset mereka ke pemilik modal atau bank. Ahirnya mereka hanya mampu melaksanakan perekonomian ala grilya, hit and run atau bertarung di pasar ”gelap” atau di bawah tanah; alhasil mereka hanya jadi perahan para oknum pelayanan pemda, polisi dan DLLAJR dll.
Dukungan Infrastruktur
Ketua Bapeda Kaltim mengatakan, program sebagus apapun, tapi kalau tanpa dukungan sarana dan prasarana pastilah menghadapi kendala, khususnya sarana jalan raya. Diatas kertas perencanaan infrastruktur jalan raya sebenarnya sudah tertata dengan baik, minimal di kawasan perbatasan kita itu ada bentang jalan poros tengah mulai dari Tanjung Datu, Temajo di Barat sampai dengan Pulau Sebatik di ujung timur; ada pula poros selatan yang menghubungkan Temajo-Pontianak-Ketapang-Pangkalanbun- Palangkaraya-Banjarmasin- Plaihari-Pagatan- Samarinda- Sangata- Tanjung Redep- Simanggaris- Pulau Sebatik; ada pula poros antar negara ” Pan Borneo Highway” yang menghubungkan Indonesia- Sarawak- Brunai- Sabah – Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya, sarana jalan yang ada masih sangat terbatas, dan kawasan perbatasan jalannya baru sekitar 15 %. Sementara di sebelah Malaysianya, jalan seperti itu sudah terwujut. Ketua Bappeda dan Kalbar dan Kaltim percaya bahwa meskipun dana APBN,APBD dan PAD digabungkan, namun untuk membangun sarana jalan yang sangat dibutuhkan itu masih jauh dari memadai.
Memang, kalau pendekatannya adalah dengan angka-angka dana yang tersedia dari kemampuan pemda dan pemerintah pusat, memang jumlahnya pasti masih jauh dari memadai; tapi kalau cara pembuatan jalan itu disiasati, ternyata ada beberapa cara yang perlu dipertimbangkan. Pertama ; kalau pemda berkolaborasi dengan pemegang HPH, maka sesungguhnya route jalan bisa dikompromikan; artinya para pemegang HPH dalam membuat jalan loggingnya harus mempertimbangkan route jalan sesuai dengan kehendak pemda; minimal disinergikan. Karena jalan HPH tersebut sebenarnya mempunyai struktur dan pondasi yang mampu menopang truk-truk kayu sampai dengan bobot 6o ton. Kedua, pengalaman kerjasama antara pemda dan TNI, berbentuk manunggal desa membangun jalan. Contohnya adalah jalan manunggal TNI yang dibangun pada tahun 1991-1993 sepanjang 200 km mulai dari Tayam, Sanggau – Traju- Balai Berkel-Haur Kuning- Tumbang Titi. Menurut Kolonel CZI Budiman yang juga sebagai nara sumber dari Dephan; biaya pembangunannya berkisar antara 40 s/d 60 persen dari biaya pembuatan jalan biasa, karena kebetulan beliau sendiri yang jadi pelekasananya pada waktu itu.
Karena baru sebatas wacana, maka upaya untuk memanfaatkan lahan perbatasan sebagai perkebunan tentu adalah suatu usaha yang perlu mendapat dukungan semua pihak, apalagi para LSM kita masih juga trauma dengan program pertanian lahan gambut sejuta hektar ; dari upaya diskusi tersebut, juga terlihat bahwa kalau dilihat dari segi Topografinya, terutama kelerengannya maka lahan wilayah perbatasan yang masih potensil untuk dijadikan lahan perkebunan sebenarnya juga cukup terbatas, dari data yang tersedia, jumlahnya terbatas pada taksiran setengah juta hektar; terlebih lagi kalau kita kaitkan pula gagasan ini dengan program ” Heart Of Borneo”, yakni program yang menserasikan pembangunan fisik pulau Kalimantan dengan kelestarian lingkungan; terlebih lagi dari pengalaman para pelaku perkebunan di lapangan, yang kalau mereka bandingkan dengan pembuatan perkebunan di hutan-hutan Sumatera atau Papua sekalipun, ternyata pembangunan perkebunan di Kalimantan memiliki tingkat kesulitan yang lebih. Tapi semua itu, perlu upaya dan itulah kini yang kini tengah di gagas. Semoga berhasil.